Kakanwil Jateng Bersama PJ Bupati Brebes Kembali Rencanakan Relokasi Lapas Brebes

Brebes - Sempat tertunda, Rencana Relokasi Lapas Kelas IIB Brebes kembali dilaksanakan. Sebagai langkah awal, Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, bertemu dengan PJ Bupati Brebes Ivanudin, Kamis (11/01).

Didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Toni Sugiarto, serta Kepala Lapas Brebes Isnawan berbincang di Gedung Pendopo.

Baca juga: Kemendagri: Pemerintah Daerah Wajib Menyusun KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD

Pertemuan tersebut membahas komitmen para pihak dalam menghidupkan kembali rencana relokasi Lapas Brebes yang telah berjalan sejak awal tahun 2023.

 

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi Konversi Penilaian Kinerja Bagi Jabatan Fungsional

Pemda Kabupaten Brebes diketahui sebelumnya telah membuat peta pengurangan kepadatan Lapas, termasuk ketentuan relokasi Lapas yang saat ini berada di pusat kota.

Selain itu, tersedia lahan untuk pemukiman kembali, namun rencana pembangunan Lapas baru di Brebes akhirnya tertunda karena lokasi yang dimaksud tidak representatif.

Baca juga: Hadiri Peningkatan Maturitas SPIP Dan Implementasi Manajemen Risiko Rutan Kudus Perkuat Tata Kelola

Pemkab Brebes memastikan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tetap mendukung penuh rencana tersebut.

“Kami (Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes) memberikan dukungan penuh dengan menyumbangkan tanah yang dapat memberikan ruang dan lokasi yang lebih layak bagi para narapidana, sehingga kami dapat memberikan hak yang semaksimal mungkin kepada mereka, ” kata Ivan.

Baca juga: Kemendagri Dorong Percepatan Transformasi Digital melalui Penerbitan SE Mendagri

Menanggapi hal tersebut, Tejo Harwanto sangat mengapresiasi niat Pj Bupati dalam mendukung peningkatan pelayanan publik di UPT pemasyarakatan. 

"Mengingat kelebihan kapasitas dan faktor alam yang dihadapi UPT, maka relokasi Lapas sangat diperlukan, ” kata Tejo.

Baca juga: Pengelolaan Perhutanan Sosial Perlu Pendekatan Tematik Multisektor

Untuk mencapai hal tersebut, Kakanwil mengajukan usulan agar aset tersebut diterima terlebih dahulu kemudian direncanakan pengembangannya untuk menghindari hambatan dalam pengalihan aset tersebut.

Selain itu, Kakanwil dan PJ Bupati juga membahas rencana kegiatan pemberian penghargaan Desa/ Kecamatan Sadar Hukum (DKSH) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Brebes.

Pasalnya, Kabupaten Brebes memiliki DKSH terbanyak se-Jawa Tengah.

Diakhir kegiatan di kawasan yang terkenal dengan telur asinnya, Kakanwil berkesempatan meninjau lokasi pembangunan Lapas Kelas IIB Brebes yang baru di atas lahan seluas 2, 2 hektar di jalan lingkar utara.